Soal Seruan Refendum Aceh, Wiranto: Tentu Ada Sanksi Hukumnya

327

kanalberita.net Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memberikan komntar tegas perihal munculnya isu mengenai referendum di Provinsi Aceh yang didengungkan oleh mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini menjabat sebagai Ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf.

Wiranto menegaskan bahwa referendum tersebut tidak akan bisa terlaksana. Ia juga mengingatkan bahwa sudah tidak ada lagi ruang bagi daerah-daerah untuk melakukan referendum. Menurutnya, semua peraturan yang mengatur adanya refenrendum sebuah daerah sudah tidak ada dan telah dicabut oleh pemerintah.

“Jadi misalnya TAP MPR Nomor 8 tahun 1998 itu mencabut, lalu TAP MPR nomor 4 tahun 1993 tentang referendum. Itu MPR. Kemudian UU juga sudah dicabut, misalnya UU nomor 6 tahun 1999, itu mencabut UU nomor 5 tahun 1985 tentang referendum, itu dicabut,” kata dia di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (31/5/2019), dikutip dari cnnindonesia.com.

“Jadi ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tak ada, jadi enggak relevan lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wiranto menduga bahwa wacana refendum yang diutarakan oleh Muzakir Manaf merupakan bentuk kekecewaan lantaran yang bersangkutan pernah kalah di Pulkada Aceh tahun 2017 silam. “Ya sangat boleh jadi lah (karena pemilu), mungkin ada kekecewaan karena pilgub kalah, dan Partai Aceh kursinya merosot ya,” kata Wiranto.

Tak hanya itu, Wiranto pun menyatakan pihaknya akan menindak tegas pihak yang menyerukan referendum dari Indonesia. Ia menyebut tindakan itu akan diambil pemerintah melalui sanksi hukum tegas bagi pihak yang menyerukan hal tersebut.

“Kan sekarang yang bersangkutan sedang tak ada di Aceh, ya sedang ke luar negeri, tentu nanti ada proses hukum soal masalah ini. Jadi ketika hukum positif sudah tidak ada dan ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya. Jadi biar aja lah,” kata Wiranto.