Tak Hanya Ahok, Sejak 1965 Ada Ratusan Orang Diadili Karena Penodaan Agama

496

kanalberita.net – Masih belum sembuh luka para pendukung Basuki Tjahaja Purnama atas keputusan hakim terkait masa hukuman yang diterima mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Airmata masih membasah di pelupuk jika mengingat semua pengabdian yang dilakukan Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama.

Namun ternyata menurut hasil riset yang dilakukan Setara Institute setidaknya ada sekitar 97 kasus hukum dengan tuduhan penistaan agama. Kasus tersebut terjadi selama tahun 1965 – 2017. Dari total kasus yang terjadi, 21 kasus diselesaikan di luar persidangan sementara sisanya melalui jalur hukum di meja hijau.

Dilansir merdeka.com, Kamis (11/5/2017), sekitar 88 kasus penodaan agama terjadi pasca reformasi. Sedangkan jika dilihat dari sisi korban penyelesian dalam persidangan menimpa 1 kelompok dan 127 perorangan.

“Artinya terdapat 127 orang yang sudah diadili atau divonis dengan dalih menodai agama, menggunakan UU no. 1/PNPS /1965 atau Pasal 156a KUHP, serta UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” jelas peneliti Setara Institute, Haili saat dikonfirmasi merdeka.com di kantornya, Jalan Hang Lekiu II, Kebayoran Baru, Kamis (11/5/2017).

Menurutnya, kasus-kasus terkait penistaan agama digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik. Tak hanya negara, namun jua elit-elit politik. Salah satunya adalah kasus dugaan penodaan agama yang menyandung Gubernur DKI non aktif Ahok.

Haili menegaskan, jika pasal-pasal terkait penodaan agama yang ada di Indonesia memiliki potensi untuk merusak negara yang menganut hukum demokratis.

Ismail hasani, selaku Direktur Riset Setara Institute menambahkan, masyarakat dapat dengan jelas melihat jika terjadi ketidakadilan di dalam vonis yang dijatuhkan pada rekan Djarot Saiful Hidayat selama masa pemerintahan 2014 – 2017.

“Ini bagian protes kritis masyarakat terhadap ketidakadilan terhadap penegakan hukum yang absurd,” ungkap pria yang merupakan salah satu dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ketidakadilan yang terlihat di dalam putusan Majelis Hakim saat menurunkan vonis untuk Ahok dinilai melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut menyimpang dari asas “in pro reo”. Terlebih karena perintah penahanan yang turun walaupun terdakwa telah mengajukan banding.