Ini Pendapat MUI Terkait Usulan Jokowi Mengenai Dana Haji yang Akan Diinvestasikan ke Infrastruktur

659

kanalberita.net – Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi adanya usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait penginvestasian dana haji untuk kepentingan infrastruktur.

Seperti dilansir jpnn.com, Rabu (3/5/2017), Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan jika dana haji yang ada sama sekali tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai keperluan infrastruktur. Meskipun pada akhirnya itu akan kembali lagi kepada rakyat Indonesia.

Dana haji merupakan uang milik calon jamaah haji. Tidak ada peraturan di mana dana haji dari umat bisa dipergunakan untuk keperluan investasi dalam bidang infrastruktur. Oleh karena alasan tersebut, sebaiknya pemerintah lebih berhati-hati pada saat mengeluarkan saran untuk menggunakan dana haji milik rakyat.

Untuk diketahui, terdapat dua jenis dana haji. Jenis yang pertama merupakan setoran awal yang diberikan oleh calon jamaah haji. Dana tersebut diperuntukkan sebagai biaya pendaftaran calon jamaah untuk mendapatkan jatah kursi keberangkatan.

Sementara jenis dana haji yang kedua adalah dana hasil efisiensi yang didapatkan dari pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Dana tersebut dikumpulkan dan menjadi Dana Abadi Umat (DAU). Hingga tahun 2017 ini jumlah dana tersebut sudah mencapai Rp 2,99 triliun.

Oleh Zainut ditegaskan, jika penggunaan dana haji jenis yang pertama, tidak ada alasan yang memperbolehkan pemerintah untuk menggunakannya. Terkecuali jika penggunaan dana tersebut adalah untuk biaya kebutuhan dan keperluan para jamaah.

Sedangkan untuk penggunaan DAU, dijelaskan jika selama ini dana haji jenis kedua hanya digunakan untuk memberikan subsidi terhadap biaya pelaksanaan ibadah haji. Jika diakumulasikan, maka jumlah DAU semakin meningkat setiap tahunnya.

Lebih lanjut dijelaskan, jika besar kemungkinan yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi terkait investasi dana haji ke bidang infrasutruktur adalah menggunakan dana DAU. Menurut wakatum MUI, apabila tak ada rencana penggunaan dana untuk hal yang produktif, maka akan jauh lebih baik jika dana tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut karena manfaat yang akan diterima oleh rakyat akan jauh lebih banyak.

Namun ada baiknya jika pemerintah akan benar-benar menggunakan dana tersebut, disarankan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat Islam, tokoh-tokoh ulama dan tidak ketinggalan dengan ahli keuangan. Jadi dengan demikian akan didapatkan hasil mufakat yang tidak merugikan umat dan juga tetap memberikan investasi utuh terhadap bangsa Indonesia, sekaligus tanpa meninggalkan aspek syariah.