FPI Berkeras Tak Ingin WNI yang Gabung ISIS Dicabut Kewarganegaraanya

260

kanalberita.net – Menurut Front Pembela Islam (FPI), pemerintah tidak perlu terlampau serius terhadap Warga Negera Indonesia (WNI) yang merapat ke Iraq and Syria Islamic State atau ISIS. Sehingga tidak diperlukan adanya aturan pencabutan kewarganegaraan bagi yang gabung ISIS.

Dilaporkan oleh merdeka.com, disebutkan bahwa Munarman, Ketua Bidang Keorganisasian FPI berpendapat bahwa hukum internasional melarang keras tiap negara menerapkan ketentuan pencabutan kewarganegaraan tersebut.

Pada saat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2016) Munarman menyatakan bahwa mencabut kewarganegaraan adalah reaksi yang berlebihan.

Menurutnya, FPI tak ingin ketentuan itu dimasukkan di dalam revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Suara pertentangan ini sudah didengungkan oleh FPI sejak tahun lalu. Seperti dilansir dari cnnindonesia.com, disebutkan jika Ketua Bidang Hizbah FPI Awit Masyhuri menilai bahwa seseorang menjadi ISIS adalah hak masing-masing orang.

Yang mau gabung ISIS itu hak individu dia. Selama pemerintah Indonesia tidak dzalim sama rakyatnya, Inshaa Allah tidak ada itu ISIS di Indonesia,” kata Awit, Kamis (19/3/2015)

Awit menyatakan banyaknya WNI yang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS lebih dominan karena faktor idologi daripada faktor ekonomi.

“Ini saya lihat lebih ke ideologi yang dominan,” katanya.

Secara pribadi Awit mengaku belum berani menyatakan apakah ISIS ini benar atau salah.

“Saya belum menyatakan benar atau tidak, saya belum temukan benang merahnya ISIS ini apa,” ujarnya.

Awit menegaskan jika adanya sanksi mengenai pencabutan kewarganegaraan oleh pemerintah atas WNI yang terlibat atau bergabung dengan ISIS, dianggap Awit terlalu berlebihan.

“Pemerintah jangan sombong cabut kewarganegaraan, dekati ulama atau habib dan lainnya untuk konsultasi. Yang menolak ISIS jangan meremehkan mereka yang masuk ISIS, nanti mereka malah bereaksi keras,” ujar Awit.